HW MENOLAK BERGABUNG DENGAN NIPV

HW MENOLAK BERGABUNG DENGAN NIPV

M. Ranelf seorang pemimpin dari NIPV dan yang memegang perwakilan NIPV telah dating ke Yogyakarta menemui pimpinan HW, mengajak supaya HW masuk dalam organisasi NIPV. Usaha-usaha Ranelf selaku komisaris NIPV tiada hentinya untuk menarik HW menjadi anggota NIPV sehingga ketika Konggres Muhammadiyah tahun 1926 di Surabaya, ia mengikuti HW dalam konggres Muhammadiyah dari awal sampai akhir.

Selanjutnya diadakan pertemuan lagi di yogyakarta oleh Wakil NIPV, mengajak HW masuk ke dalam organisasi NIPV. Tetapi HW adalah HW, bukannya seperti yang biasanya di sebut padvinder. HW mempunyai prinsip-prinsip yang sukar di terima oleh padvinder, karena akan menyalahi prinsip-prinsip sebagai padvinder. Adapun HW jika di katakana “ itu bukannya Padvinder” bagi HW tidak keberatan, bagi HW adalah Hizbul Wathan mau dikatakan itu padvinder terserah yang mau mengatajannya.

Kyai Haji Fachrudin mengetahui bahwa NIPV merupakan kepanduan yang bersifat ke Belanda-an dan merupakan alat dari penjajah Belanda sehingga ajakan tersebut ditolak HW. Alas an HW menolak ajakan tersebut ialah karena HW sudah mempunyai dasr sendiri yaitu Islam, HW sudah mempunyai induk sendiri yaitu Muhammadiyah. Sesuai dengan induknya HW bersemangat anti penjajah. HW tidak dapat diatur menurut aturan NIPV.

HW PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pada permulaan jaman Jepang HW masih nampak kegiatannya, bahkan ikut pawai yang diadakan oleh Jepang dalam rangka merayakan ulang tahun Tenno Heika, sedangkan yang memimpin pawai tersebut Haiban hajid. HW terpilih untuk ikut serta dalam pawai karena HW dalam baris berbaris terkenal bagus dibandingkan dengan kepanduan lainnya. Oleh karena itu pandu-pandu dari organisasi lain memberi identitas HW sebagai PANDU MILITER.

Kepanduan pada permulaan pendudukan jepang nampaknya akan mendapat kesempatan hidup terus. Namun tidak lama kemudian secara terang-terangan Jepang melarang berdirinya organisasi-organisasi kepanduan serta pergerakan lainnya.

PADA MASA KEMERDEKAAN

Sesudah proklamasi kemerdekaan timbullah kembali keinginan untuk menghidupkan kembali oraganisasi Kepanduan Indonesia, sedangkan bentuk dan sifatnya harus sesuai dengan keadaan, yakni satu bentuk organisasi kepanduan yang bersatu meliputi seluruh Indonesia dan tidak terpecah belah.

Pada akhir bulan September 1945 di Balai Mataram Yogyakarta berkumpullah beberapa orang pemimpin pandu. Dari HW hadir Bp. M. Mawardi dan Bp. Haiban Habib.

Pada tanggal 27-29 Desember 1945 diadakan konggres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang dihadiri + 300 orang termasuk utusan dari HW.

Dalam konggres ini dengan suara bulat diputuskan membentuk suatu organisasi kesatuan kepanduan dengan nama PNDU RAKYAT INDONESIA.

Anggota pengurus Kwartir Besar Pandu Rakyat Indonesia anatara lain : dr. Muwardi (KBI) hertog (KBI) Abdul Gani (HW) Jumadi (HW).

Tahun 1948 terjadilah aksi polisonil ke 2/ Agresi militer, Belanda menduduki Yogayakarta, ibu kota RI.

Konggres Pandu Rakyat kedua diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950.

Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam konggres Pandu Rakyat Indonesia yaitu antara lain : menerima konsepsi baru yang memberi kesempatan kepada bekas pemimpin pandu untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing.